Contoh surat lamaran kerja 2026

Terakhir ditinjau: 6 Oktober 2026. Panduan ini menjelaskan cara menulis surat lamaran kerja (disebut juga surat lamaran pekerjaan) untuk melamar di perusahaan di Indonesia. Bagian yang menyangkut SKCK, pelindungan data pribadi, dan lowongan palsu bersumber dari halaman resmi yang kami buka dan tautkan di bagian akhir. Bagian tentang susunan dan gaya surat adalah saran editorial, yaitu kebiasaan yang umum dipakai, bukan aturan tertulis dari lembaga resmi. Kami menandainya dengan jelas di setiap bagian.

Surat lamaran adalah surat resmi singkat yang menyatakan bahwa Anda melamar posisi tertentu, menyebut sedikit alasan Anda cocok, dan memberi tahu pembaca dokumen apa saja yang Anda lampirkan. Surat ini berbeda dari CV (curriculum vitae, atau daftar riwayat hidup). CV memuat data lengkap dan terstruktur tentang pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Surat lamaran adalah pengantarnya: ia membuka percakapan, sedangkan CV menjadi bukti rinciannya.

Di sebagian perusahaan, terutama yang menerima lamaran lewat portal lowongan, kolom isian dan unggahan CV sudah menggantikan surat cetak. Namun banyak perusahaan, kantor pemerintah, sekolah, dan usaha kecil masih meminta surat lamaran, atau membaca pesan pengantar di badan email sebagai pengganti surat. Karena itu, kemampuan menulis surat lamaran yang rapi tetap berguna. Panduan ini tidak dapat mengetahui kebiasaan setiap perusahaan: selalu ikuti petunjuk di iklan lowongan, dan jika iklan meminta format tertentu, itulah yang berlaku.

Satu catatan tentang istilah. Dalam percakapan sehari-hari, orang sering menyebut seluruh berkas lamaran sebagai "lamaran". Di panduan ini, surat lamaran kerja berarti surat pengantar satu halaman, CV berarti daftar riwayat hidup, dan lampiran berarti dokumen pendukung seperti ijazah atau SKCK.

Susunan di bawah ini adalah saran editorial berdasarkan kebiasaan yang umum ditemukan pada surat resmi berbahasa Indonesia. Kami tidak menemukan halaman lembaga resmi yang mewajibkan satu format tertentu untuk surat lamaran swasta, jadi anggap ini pedoman yang lazim, bukan syarat hukum. Untuk instansi pemerintah, format bisa ditetapkan oleh pengumuman seleksinya, dan pengumuman itulah yang harus diikuti.

Satu halaman sudah cukup

Surat lamaran yang baik biasanya muat dalam satu halaman. Angka ini juga saran editorial, bukan batas resmi. Petugas seleksi yang membaca banyak lamaran lebih mudah menangkap surat yang pendek dan jelas daripada surat yang mengulang seluruh isi CV.

Perihal atau hal

Anda akan menemukan kata perihal dan hal dipakai bergantian pada bagian pokok surat. Keduanya lazim. Yang penting, isinya menyebut posisi yang dilamar, misalnya "Lamaran posisi Staf Administrasi", sehingga surat mudah dikelompokkan oleh penerima.

Satu surat untuk satu lowongan

Surat yang sama persis dikirim ke banyak perusahaan akan terbaca sebagai surat massal. Sesuaikan nama perusahaan, nama posisi, dan satu atau dua alasan yang menyangkut lowongan tersebut. Perubahan kecil ini lebih berguna daripada kalimat pujian umum.

Surat lamaran ditulis dalam bahasa Indonesia baku yang sopan. Kami sempat berusaha membuka situs Badan Bahasa (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mengutip pedoman ejaan resmi, tetapi halaman tersebut tidak dapat dimuat pada saat penelaahan. Karena itu, seluruh saran bahasa di bagian ini adalah saran editorial, bukan kutipan dari pedoman resmi. Untuk keputusan akhir mengenai ejaan, kata baku, dan tanda baca, rujuklah pedoman ejaan dan KBBI di situs resmi Badan Bahasa.

Kebiasaan yang umum dan aman (saran editorial)

• Kalimat lengkap dan sopan. Hindari singkatan gaya pesan singkat seperti "yg", "utk", dan "dgn". Tulislah selengkapnya: yang, untuk, dan dengan.
• Sapaan. "Bapak/Ibu" adalah sapaan netral yang lazim ketika Anda tidak tahu nama pembaca. Jika nama pejabat seleksi disebut di iklan, tulislah dengan benar, lengkap dengan gelarnya.
• Kata ganti. Gunakan "saya" untuk diri sendiri dan "Bapak/Ibu" untuk pembaca. Hindari "gue", "aku", dan menyebut diri sendiri dengan nama. Kata "Anda" ditulis dengan huruf kapital A, tetapi pada surat resmi, "Bapak/Ibu" lebih lazim untuk menyapa pembaca.
• Huruf kapital. Nama orang, nama perusahaan, nama bulan, awal kalimat, dan nama jabatan yang diikuti nama orang atau nama instansi diawali huruf kapital. Jangan menulis seluruh kalimat dengan huruf kapital.
• Istilah yang konsisten. Pilih satu istilah dan pakai terus: surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup (atau CV), dan lampiran. Hindari bercampur dengan cover letter dan attachment bila ada padanan Indonesia, kecuali iklan memakainya.
• Tanggal. Tulis tanggal dengan nama bulan lengkap, misalnya 12 Oktober 2026.
• Kata serapan yang lazim. Tulislah "fotokopi", "ijazah", dan "akta" dalam bentuk yang kami yakini baku. Halaman SKCK Polri masih menulis "akte" dan "ijasah", jadi ejaan di lapangan bisa berbeda. Karena situs KBBI tidak dapat kami baca, periksa sendiri di KBBI daring bila ragu.

Hindari bahasa yang terlalu kaku atau terlalu berbunga-bunga

Kalimat pembuka yang panjang tentang "rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dulu sering dipakai, tetapi sekarang tidak diwajibkan oleh sumber resmi mana pun yang kami baca. Banyak perusahaan lebih menyukai surat yang langsung menyebut posisi yang dilamar. Ini preferensi editorial dan dapat berbeda antarperusahaan, terutama di instansi pemerintah serta lembaga keagamaan atau pendidikan. Jika Anda tahu budaya perusahaan itu lebih tradisional, salam pembuka yang lebih formal tidak salah.

Daftar berkas lamaran berbeda untuk tiap perusahaan. Kami tidak menemukan halaman resmi yang menetapkan satu daftar berkas wajib untuk seluruh pelamar kerja swasta. Jadi, satu-satunya daftar yang pasti adalah daftar di iklan lowongan atau pengumuman seleksi yang Anda baca. Tabel berikut hanya menggambarkan kebiasaan yang sering ditemui (saran editorial), bukan persyaratan.

Kirim yang diminta, jangan lebih

Sertakan hanya berkas yang diminta pada tahap itu. Sebagian perusahaan meminta KTP, SKCK, atau dokumen asli baru setelah tawaran kerja, bukan pada tahap lamaran, tetapi kebiasaan ini berbeda-beda. Jika sebuah lowongan meminta kartu keluarga, nomor rekening, atau foto KTP sejak tahap awal tanpa penjelasan, tanyakan alasannya dan verifikasi perusahaannya terlebih dahulu (lihat bagian lowongan palsu).

Legalisasi dan fotokopi

Apakah dokumen harus dilegalisasi (sering disebut legalisir), berapa lembar, dan apakah boleh berupa pindaian, semuanya ditentukan pemberi kerja. Panduan ini tidak dapat memastikannya. Baca iklan dengan teliti, dan jika tidak jelas, tanyakan lewat alamat kontak resmi perusahaan.

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sering diminta sebagai bagian dari berkas lamaran. Bagian ini mengutip halaman resmi SKCK Polri di skck.polri.go.id, yang kami buka pada 6 Oktober 2026. Halaman bisa berubah, jadi baca versi terbarunya sebelum mengurus.

Apa itu SKCK menurut Polri

Halaman tersebut menyatakan bahwa SKCK adalah "surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan."

Masa berlaku

Halaman itu menulis: "Masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang." Artinya, jangan mengurus SKCK terlalu jauh sebelum waktunya dibutuhkan, karena masa berlakunya terhitung sejak tanggal terbit.

Persyaratan untuk warga negara Indonesia

Untuk WNI, halaman itu mencantumkan dokumen berikut (kami tulis ulang mengikuti ejaan di halaman):

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi paspor.
• Fotokopi akte lahir atau surat kenal lahir atau ijasah atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah.

Kami tidak dapat memastikan dari teks yang kami baca apakah setiap butir berlaku untuk semua jenis permohonan, karena halaman itu juga memuat daftar untuk warga negara asing. Periksa daftar yang sesuai di halaman resmi dan di kantor polisi tempat Anda mengurus.

Cara mendaftar

Halaman itu menyebut dua cara: "mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir", atau mendaftar secara online dengan mengunggah dokumen dan mengisi formulir. Halaman itu juga memuat pemberitahuan: "Pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 00.00 WIB, Secara Resmi Portal Registrasi SKCK Online akan dinonaktifkan, Selanjutnya pemohon yang akan melakukan registrasi SKCK secara Online diarahkan untuk melakukan registrasi melalui aplikasi SUPERAPPS PRESISI POLRI." Aplikasi itu, menurut halaman tersebut, tersedia di Google Play Store dan App Store. Kami tidak menguji aplikasinya, sehingga tidak dapat menjelaskan langkah di dalamnya.

Biaya dan hal yang belum bisa kami pastikan

Halaman tersebut tidak memuat informasi biaya, sehingga kami tidak menyebut angka apa pun. Tanyakan biaya dan jadwal layanan langsung ke kantor kepolisian atau lewat aplikasi resmi. Saran editorial: waspadai pihak yang menawarkan SKCK "jalur cepat" lewat pesan pribadi, dan gunakan hanya kanal resmi Polri.

Contoh ini adalah kerangka. Ganti semua isian dalam [kurung siku] dengan data Anda yang sebenarnya, dan hapus kalimat yang tidak benar untuk Anda. Jangan menyalin kalimatnya apa adanya: petugas seleksi mudah mengenali surat yang sama dari banyak pelamar.

[Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]

Lampiran : [jumlah] berkas
Perihal : Lamaran posisi [nama posisi]

Yth. Bapak/Ibu [nama atau bagian, misalnya HRD]
[Nama perusahaan]
di [Kota]

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi lowongan yang saya baca di [nama situs atau sumber resmi lowongan], dengan ini saya mengajukan lamaran untuk posisi [nama posisi] di [nama perusahaan].

Saya [nama lengkap], lulusan [jenjang dan jurusan] dari [nama kampus], dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) [angka, jika diminta atau mendukung]. Selama kuliah, saya [satu kegiatan nyata yang relevan, misalnya mengerjakan proyek akhir tentang ...] dan [satu pengalaman organisasi, magang, atau kerja paruh waktu yang benar-benar Anda jalani]. Dari pengalaman tersebut, saya belajar [keterampilan yang berkaitan dengan lowongan].

Saya tertarik pada [nama perusahaan] karena [alasan spesifik dan jujur, misalnya produk, bidang, atau proyek yang Anda ketahui dari sumber publik perusahaan]. Saya yakin dapat berkontribusi pada [tugas utama posisi] dan siap terus belajar.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan (1) daftar riwayat hidup, (2) [dokumen lain yang diminta iklan, misalnya fotokopi ijazah atau transkrip nilai], dan (3) [dokumen lain, jika diminta].

Besar harapan saya untuk dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya. Saya dapat dihubungi melalui [nomor telepon] atau [alamat email]. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[tanda tangan jika surat dicetak]
[Nama lengkap]

Cara memanfaatkan kerangka ini

Lulusan baru belum punya banyak pengalaman kerja, jadi surat sebaiknya menonjolkan bukti nyata: proyek, magang, organisasi, atau kursus. Jangan menulis kemampuan yang belum Anda miliki. Pewawancara dapat menanyakan apa pun yang Anda tulis, dan klaim yang tidak dapat Anda jelaskan justru merugikan.

Pelamar berpengalaman perlu surat yang lebih padat, berfokus pada hasil kerja dan kecocokan dengan lowongan. Seperti sebelumnya, ganti semua isian dalam [kurung siku] dan hapus bagian yang tidak berlaku. Jangan mencantumkan angka yang tidak dapat Anda buktikan.

[Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]

Lampiran : [jumlah] berkas
Perihal : Lamaran posisi [nama posisi]

Yth. Bapak/Ibu [nama atau bagian]
[Nama perusahaan]
di [Kota]

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya [nama lengkap] mengajukan lamaran untuk posisi [nama posisi] yang diumumkan di [sumber lowongan resmi].

Saya bekerja sebagai [jabatan] di [perusahaan sekarang atau sebelumnya] selama [lama bekerja]. Tanggung jawab utama saya meliputi [tiga tugas yang sejalan dengan lowongan]. Di antara hasil kerja saya: [satu pencapaian nyata, jika memungkinkan dengan angka yang benar dan bisa Anda jelaskan asalnya], dan [pencapaian kedua].

Dari iklan lowongan, saya memahami bahwa [nama perusahaan] mencari [kebutuhan utama posisi]. Pengalaman saya dalam [keahlian yang relevan] sejalan dengan kebutuhan tersebut, dan saya ingin memakainya untuk [kontribusi yang ingin Anda berikan].

Bersama surat ini saya lampirkan daftar riwayat hidup dan [dokumen yang diminta, misalnya fotokopi ijazah terakhir]. Dokumen lain, termasuk SKCK dan surat keterangan kerja, dapat saya sampaikan jika diperlukan pada tahap berikutnya.

Saya bersedia mengikuti wawancara pada waktu yang Bapak/Ibu tentukan dan dapat dihubungi melalui [nomor telepon] atau [alamat email]. Terima kasih atas waktu dan pertimbangan Bapak/Ibu.

Hormat saya,

[tanda tangan jika surat dicetak]
[Nama lengkap]

Gaji dan masa pemberitahuan pengunduran diri

Beberapa iklan meminta Anda menyebut ekspektasi gaji atau waktu mulai bekerja. Jika diminta, ikuti petunjuknya dan sebutkan dengan jujur. Jika tidak diminta, Anda tidak wajib mencantumkannya di surat. Ketentuan masa pemberitahuan pengunduran diri bergantung pada kontrak kerja Anda, dan panduan ini tidak dapat menilainya.

Bagian ini sepenuhnya saran editorial. Cara kirim yang benar adalah yang ditulis di iklan lowongan.

1. Ikuti saluran yang diminta. Jika iklan meminta lamaran lewat portal perusahaan, gunakan portal itu. Jangan mengirim ke alamat lain yang tidak disebut iklan.
2. Subjek email yang jelas. Contoh: Lamaran [nama posisi] - [nama lengkap]. Jika iklan menetapkan format subjek, gunakan persis format itu.
3. Isi email singkat. Jika Anda melampirkan surat lamaran sebagai berkas, isi email cukup satu atau dua kalimat. Jika tidak ada berkas surat, tulis di isi email versi ringkas surat lamaran Anda.
4. Nama berkas yang rapi. Contoh: CV_[Nama-Lengkap].pdf. Hindari nama seperti "scan0012" atau "final-baru2".
5. Format berkas. PDF umumnya aman karena tampilan tidak berubah. Jika iklan menyebut format lain atau batas ukuran, ikuti iklan.
6. Alamat email profesional. Gunakan alamat yang memuat nama Anda, bukan nama panggilan atau julukan.
7. Periksa sebelum kirim. Baca ulang nama perusahaan, nama posisi, dan lampiran. Salah menyebut nama perusahaan lain mudah terjadi pada surat yang disalin.

Jika ingin menguji CV sebelum dikirim, pemeriksa resume gratis ResumeVera memberi perkiraan skor berbasis AI tanpa perlu akun untuk memulai. Skor itu hanya estimasi, bukan hasil uji sistem rekrutmen perusahaan mana pun. Antarmuka produk berbahasa Inggris.

Lowongan palsu memanfaatkan pencari kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Bagian ini memisahkan apa yang dikatakan sumber resmi yang berhasil kami buka dari saran editorial.

Yang dikatakan sumber resmi

• Peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yang masih banyak dikutip di internet, sudah tidak berlaku. Halaman peraturan.bpk.go.id mencatat statusnya "Tidak Berlaku", dicabut dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Pasal 86 peraturan baru itu menyatakan 39 Tahun 2016 "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", dan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pencabutan itu bertanggal 30 Desember 2024. Permenaker 18 Tahun 2024 berstatus berlaku dan ditetapkan 30 Desember 2024 (BPK). Kami membaca teks lengkapnya.
• Isi informasi lowongan. Pasal 29 ayat (2) Permenaker 18 Tahun 2024 menyatakan bahwa informasi lowongan pekerjaan "minimal memuat" identitas Pemberi Kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, masa berlaku lowongan, serta informasi jabatan (antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah atau gaji, domisili wilayah kerja, dan uraian tugas). Ketentuan ini ada dalam kerangka penempatan tenaga kerja dalam negeri, dan kami tidak menelaah seluruh ruang lingkupnya, jadi anggap ini rujukan, bukan nasihat hukum. Saran editorial: lowongan yang tidak menyebut perusahaan dan tugas pekerjaan patut Anda pertanyakan.
• Larangan memungut biaya dari pencari kerja. Pasal 37 ayat (2) menyatakan: "Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut biaya dari Pencari Kerja." Pasal 11 ayat (1) huruf c melarang PPTKS (badan usaha berbadan hukum penyelenggara pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri) "memungut biaya penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari Kerja", dan Pasal 13 huruf d melarang penyelenggara job portal "memungut biaya kepada Pencari Kerja". Larangan ini ditujukan kepada penyelenggara yang disebut dalam pasal-pasal tersebut. Kami tidak dapat memastikan dari teks yang dibaca bahwa ada satu larangan umum untuk semua pemberi kerja.
• Contoh lembaga pemerintah. Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penipuan perekrutan pegawainya, di situs OJK, menyatakan bahwa proses rekrutmen dan seleksi "akan dilakukan secara obyektif, transparan, dan tanpa dipungut biaya", dan mencantumkan nomor 157 pada bagian Hubungi Kami. Halaman itu menampilkan tanggal 1 Januari 2012 di bawah judul, tetapi teks pengumuman tidak memuat tanggal, sehingga kami tidak dapat memastikan kapan pengumuman dibuat. Pengumuman itu hanya berlaku untuk perekrutan OJK sendiri; gunakan sebagai contoh sikap lembaga, bukan sebagai aturan umum.
• Kanal pelaporan. Halaman Waspada Investasi OJK mencantumkan nomor 157, WhatsApp (+62) 81-157-157-157, dan email satgaspasti@ojk.go.id untuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Halaman itu tidak menyebut lowongan kerja, jadi saluran ini relevan terutama bila lowongan menyangkut investasi atau pinjaman. Situs Komdigi hanya memuat tautan ke aduankonten.id dan aduannomor.id tanpa keterangan fungsinya dan tanpa menyebut lowongan palsu, sehingga kami tidak dapat memastikan apakah portal itu menerima laporan lowongan palsu. Periksa langsung portal tersebut.

Yang tidak dapat kami verifikasi

Halaman Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id dan karirhub.kemnaker.go.id) tidak dapat kami buka saat penelaahan. Karena itu, kami tidak mengutip imbauan atau nomor layanan Kemnaker. Buka situs resminya untuk informasi dan kanal pengaduan terbaru.

Tanda bahaya (saran editorial)

• Diminta mentransfer uang untuk biaya administrasi, pelatihan, seragam, atau "uang pengikat" sebelum bekerja.
• Wawancara hanya lewat aplikasi pesan, tanpa nama perusahaan, alamat, atau kontak yang dapat diperiksa.
• Gaji sangat tinggi untuk pekerjaan yang tidak dijelaskan.
• Alamat email gratis atau nomor pribadi dipakai sebagai kontak resmi perusahaan besar.
• Diminta mengisi tautan yang meminta kata sandi, kode OTP, atau data rekening.

Cara memeriksa (saran editorial)

Cari perusahaan itu sendiri (bukan lewat tautan di pesan), buka situs resminya, dan cari lowongan yang sama di halaman kariernya. Hubungi nomor yang tercantum di situs resmi, bukan nomor di pesan lowongan. Untuk panduan serupa dari pasar lain, lihat artikel kami tentang lowongan palsu di UEA (berbahasa Inggris).

Lamaran berisi data pribadi: nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, kadang foto dan KTP. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur hal ini. Halaman peraturan.bpk.go.id mencatatnya sebagai undang-undang yang ditetapkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2022 dengan status berlaku. Status ini sesuai dengan halaman tersebut pada 6 Oktober 2026 dan dapat berubah. Kami membaca salinan teksnya di JDIH Kementerian Keuangan. Ini bukan nasihat hukum; berikut hanya yang kami baca dari teksnya.

• Pasal 1 angka 1: "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya ..." (kutipan kami potong; baca teks lengkapnya).
• Pasal 1 angka 6: "Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi." Artinya, sebagai pelamar, Anda adalah subjek data pribadi pada berkas lamaran Anda (kesimpulan editorial).
• Pasal 4 ayat (1): Data Pribadi terdiri atas data yang bersifat spesifik dan data yang bersifat umum. Pasal 4 ayat (2) menyebut data spesifik antara lain data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Pasal 4 ayat (3) menyebut data umum antara lain nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan status perkawinan. Daftar lengkap ada di teks resmi.
• Pasal 20 ayat (1): "Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi."

Kami tidak mengutip pasal tentang hak subjek data, persetujuan, atau sanksi, karena kami belum dapat memastikannya dari teks resmi. Baca teks lengkap untuk detail tersebut.

Yang dapat Anda lakukan (saran editorial)

• Cantumkan di CV hanya data yang perlu: nama, kontak, kota, dan riwayat. Alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor KK biasanya tidak perlu pada tahap lamaran awal.
• Jika harus mengirim pindaian KTP, beri tanda air, misalnya "Untuk lamaran [perusahaan], [tanggal]", dan kirim hanya setelah perusahaan terverifikasi.
• Catat ke perusahaan mana Anda mengirim dokumen apa.
• Karena SKCK menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian, perlakukan dokumen itu dengan hati-hati dan kirim hanya bila diminta pada tahap yang wajar.

Kesalahan yang sering terjadi (saran editorial)

• Nama perusahaan atau posisi salah karena surat disalin dari lamaran sebelumnya.
• Surat terlalu panjang dan mengulang seluruh isi CV.
• Alasan yang terlalu umum, misalnya hanya menulis "ingin berkembang" tanpa kaitan dengan lowongan.
• Klaim yang tidak bisa dibuktikan, seperti keterampilan atau pencapaian yang dilebihkan.
• Salah ketik dan singkatan gaya pesan singkat pada surat resmi.
• Melampirkan dokumen yang tidak diminta, termasuk data sensitif sejak tahap awal.
• Mengabaikan petunjuk iklan tentang format subjek, format berkas, atau cara kirim.
• Alamat email tidak profesional.
• Tidak memeriksa keaslian lowongan sebelum mengirim data pribadi.
• Membayar untuk melamar. Jika diminta biaya sebelum bekerja, verifikasi dulu perusahaan dan peraturan yang berlaku sebelum membayar (lihat bagian lowongan palsu).

Tips praktis (saran editorial)

• Baca iklan dua kali dan garis bawahi tiga persyaratan utama; pastikan surat Anda menyinggung ketiganya jika memang Anda penuhi.
• Tulis satu alasan spesifik mengapa Anda tertarik pada perusahaan itu, berdasarkan informasi publik yang benar.
• Minta satu orang lain membaca surat Anda sebelum dikirim.
• Simpan salinan surat dan daftar lampiran setiap lamaran.
• Siapkan daftar riwayat hidup yang konsisten dengan surat. Jika perlu membuat atau merapikan CV, Anda dapat memakai pembuat resume AI ResumeVera. Antarmuka produk berbahasa Inggris, dan hasilnya perlu Anda periksa kebenarannya sendiri.
• Urus SKCK sesuai kebutuhan, mengingat masa berlakunya yang terbatas.

Semua halaman di bawah dibuka ulang pada 6 Oktober 2026. Peraturan dan layanan dapat berubah, dan versi resmi yang berlaku selalu menjadi rujukan akhir. Kami tidak dapat membuka situs Badan Bahasa, KBBI daring (batas harian tercapai), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga bagian yang bergantung pada sumber itu ditandai sebagai saran editorial.

• SKCK Online (Polri): Pengertian SKCK, masa berlaku enam bulan, persyaratan WNI, cara mendaftar, penonaktifan portal online per 20 Maret 2023 dan arahan ke aplikasi SUPERAPPS PRESISI POLRI. Tidak memuat biaya.
• Permenaker Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (teks, BPK): Isi minimal informasi lowongan (Pasal 29), larangan memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 11, 13, 37), pencabutan Permenaker 39 Tahun 2016 (Pasal 86).
• Permenaker Nomor 18 Tahun 2024 (halaman status, BPK): Status berlaku, ditetapkan 30 Desember 2024, mencabut Permenaker 39 Tahun 2016.
• Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 (halaman status, BPK): Status Tidak Berlaku, dicabut dengan Permenaker 18 Tahun 2024.
• Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 (JDIH Kementerian Ketenagakerjaan): Status Tidak Berlaku, dicabut oleh Permenaker 18 Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2024.
• Hati-hati penipuan proses penerimaan calon pegawai OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Contoh pernyataan bahwa rekrutmen OJK tanpa dipungut biaya dan nomor 157; tanggal pada halaman tidak dapat dipastikan.
• Waspada Investasi (Otoritas Jasa Keuangan): Nomor 157, WhatsApp dan email Satgas PASTI.
• Kementerian Komunikasi dan Digital: Tautan ke aduankonten.id dan aduannomor.id tanpa keterangan fungsi.
• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (BPK): Ditetapkan dan diundangkan 17 Oktober 2022, status berlaku.
• UU Nomor 27 Tahun 2022 (JDIH Kementerian Keuangan): Pasal 1 angka 1 dan 6, Pasal 4 ayat (1) sampai (3), Pasal 20 ayat (1).